Political Communication


Indonesia

According to DR. Arni Muhammad, communication is the exchange of verbal and non verbal messages between the sender to the receiver of the message to change the behavior of human behaviour.The Importance not be denied nor does for a country.
According to Mosca Goetano there is a group of people who govern and the governed.People who are commonly called the ruling political elite, while those who governed the community or the people (the masses).

Political communication is a way of communicating politician or a stand on government to deliver voice over an elegant language and in accordance with the political strategy that he believed the public. Political communication tends to subjective but all parties agreed that communication should be delivered with a straightforward and effective.

Political communication can be a big misunderstanding when performed with unfocused.It occurs in people of Papuan political communication with the Central Government.Since 2003 the people of Papua calling for attention and consistency of the Central Government for implementation of Special Autonomy (OTSUS).

If the central government with a good political communication, the Jayapura events will not occur as stated Paschal Kossay Arrested on Sunday, June 20, 2010 ABC News, told reporters.

Political communication can also be misunderstood by most people. This happened recently in November between the people of Yogyakarta with the President. When the people of Yogyakarta disaster, President of the years 2009-2014 to express things that are considered by many that Yogyakarta system of monarchy.

General public, rightly or misunderstood President Yudhoyono who do not recognize the words, they assume that the President wanted to remove the monarchy Yogyakarta. That the referendum supporters in Yogyakarta (goalkeeper) with a fiery continue to support the establishment of the Sultan of Yogyakarta.

Historically, it is true that Yogyakarta is adopting a monarchy but since Sultan Hamengkubuwono X, has been known that Yogyakarta is subject to the government of Indonesia. Our political communication system consisting of vertically political elite, mass media and society, each is a subsystem that serves as the source (communicator), and the public channel receiver (communicant).

And a process known as feedback (feed back). In the country – a totalitarian state with a pattern of communication to all, the political communication process takes place where the political elite as a source of political messages. In totalitarian countries, the political elite as a source of political messages, the mass media as a channel for each message as a political and public audiences that the recipient is in a passive position.

There is also a feedback process that is in the form of consent (quasi-) public to what comes from above. While the message and the information is almost entirely political agitation and propaganda. So the political elite that acts as an agitator and propagandist, while the mass media serve as a means of political propaganda.

Political elites can be expressed by means of political communication:

The existence of a political climate that is open and democratic. Thus providing a sense of cool and safe to perform the duties and leadership.
The existence of regulations and policies that allow the political elite can create and develop ideas, initiative, creativity and community.
The support and anticipation of the policy community and the opportunities provided by the government in the form of self-development and professional quality.
The government also can convey voice through the government public relations.

——————————————

back to LONCAD!

Menurut DR. Arni Muhammad, komunikasi yaitu pertukaran pesan verbal maupun non verbal antara si pengirim pesan dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku.Pentingnya suatu komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri begitupula halnya bagi suatu negara.

Menurut Goetano Mosca terdapat sekelompok orang yang memerintah dan orang yang diperintah. Orang yang memerintah yang biasanya disebut elite politik sedangkan orang yang diperintah adalah masyarakat atau rakyat (kelompok massa).

Komunikasi Politik adalah cara berkomunikasi politikus atau yang berdiri di pemerintahan untuk menyampaikan suaranya melalui bahasa yang elegan dan sesuai dengan strategi politik yang dia yakini kepada masyarakat. Komunikasi politik cenderung subjektif namun semua pihak sepakat bahwa komunikasi harusnya disampaikan dengan lugas dan terarah.

Komunikasi politik bisa menjadi suatu kesalahpahaman yang besar bila dilakukan dengan tidak terarah. Ini terjadi pada komunikasi politik rakyat Papua dengan Pemerintah Pusat. Sejak tahun 2003 rakyat Papua meminta adanya perhatian dan konsistensi Pemerintah Pusat terhadap implementasi Otonomi Khusus (OTSUS).

Jika Pemerintah Pusat melakukan komunikasi politik dengan baik, maka Peristiwa Jayapura tidak akan terjadi seperti disampaikan Paskalis Kossay pada Minggu, 20 Juni 2010 kepada wartawan Antara News.

Komunikasi Politik juga bisa disalahpahami oleh sebagian masyarakat. Ini terjadi belakangan ini di bulan November antara rakyat Yogya dengan Presiden. Ketika rakyat Yogyakarta terkena bencana, Presiden tahun 2009-2014 menyatakan hal-hal yang dianggap oleh banyak pihak bahwa Yogyakarta menganut sistem monarchy.

Khalayak ramai, entah benar salah paham atau Presiden Yudhoyono yang tidak mengakui kata-katanya, mereka menganggap bahwa Presiden ingin menghapus sistem monarki Yogyakarta. Bahwa pihak pendukung referendum di Yogyakarta (KIPER) dengan berapi-api tetap mendukung penetapan Sultan Yogyakarta.

Menurut sejarah, benar bahwa Yogyakarta menganut sistem Monarki tapi sejak Sultan Hamengkubuwono X, telah diketahui bahwa Yogyakarta tunduk kepada pemerintahan RI. Sistem komunikasi politik kita secara vertikal terdiri dari elite politik, media massa dan masyarakat; masing-masing merupakan subsistem yang berfungsi selaku sumber (komunikator), saluran dan khalayak penerima (komunikan).

Dan suatu proses yang dikenal sebagai umpan balik (feed back). Di negara – negara totaliter dengan pola komunikasi satu kepada semua, proses komunikasi politik berlangsung dimana elite politik sebagai sumber pesan-pesan politik. Di negara totaliter, elite politik sebagai sumber pesan-pesan politik, media massa sebagai saluran bagi setiap pesan politik dan masyarakat sebagai khalayak penerima pesan yang berada pada posisi pasif.

Proses umpan balik juga ada yakni dalam bentuk persetujuan (semu) masyarakat terhadap apa yang datang dari atas. Sedangkan pesan maupun informasi politik hampir sepenuhnya bersifat agitasi dan propaganda. Jadi para elite politik itu bertindak sebagai agitator dan propagandis, sedangkan media massa berfungsi sebagai sarana propaganda politik.

Elit Politik dapat menyampaikan komunikasi politiknya dengan cara :

  1. Adanya iklim politik yang terbuka dan demokratis. Sehingga memberikan rasa sejuk dan aman untuk melakukan tugas dan kepemimpinan.
  2. Adanya peraturan dan kebijakan politik yang memungkinkan elite politik bisa menciptakan dan mengembangkan gagasan, prakarsa, dan kretifitas masyarakat.
  3. Adanya dukungan dan antisipasi masyarakat terhadap kebijakan dan peluang yang diberikan oleh pemerintah berupa pengembangan kualitas diri dan profesional.

Pemerintah juga bisa menyampaikan suaranya melalui humas pemerintah.

——————————————

back to LONCAD!

Referensi
Website
1.Antaranews.com – Komunikasi Politik dengan Rakyat Papua, diakses 29 Nov 2010
2.Tripod.com – Artikel, diakses 29 Nov 2010

Buku
1. Muhammad, Arni. Komunikasi. Jakarta; Bumi Aksara. 1992
2. Widjaja, A.W. Komunikasi Politik dan Humas. Jakarta; Bumi Aksara. 1993
3. Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta; Rineka Cipta.
4. Suryadi, Syamsu. Elite Politik Dalam Komunikasi Politik di Indonesia.