Political Recruitment


Indonesia

The following political functions include the recruitment of political

As expressed by political pundits Ramlan Surbakti, that includes the election of political recruitment, selection, and appointment of a person or group of persons to carry out a number of roles in the political system in general and the government on political parties khususnya.Untuk it has its own way in recruiting candidates for the legislative , especially in the implementation of systems and procedural recruitment conducted political party.

Here is a stage of political recruitment by author:

  1. Educated stage. Stage that can be passed by the politicians to understand the structuring of state politics and education. Party members Politics> Candidates for the Legislature> Criteria ICW> Members of the Legislature> Chairman of the DPR / MPR> Governor / Secretary> Elections> President
  2. Stage trained (experienced). Stage which could be a strategy some of the president in Indonesia to have the procedure first state in the ministry. Member of the Political Parties> Governor / Secretary> Elections> President
  3. Belief stage (direct). Phase one is trusted by Political Party which he attended and ran as a presidential candidate in the election against other candidates. Member of the Political Parties> political party chairman> Elections> President
  4. Phase independence. Stages that have been asked by some to run for president with the support of many parties to be elected directly in elections. This stage was submitted by the student and independent in the 2009 elections. : Non political party (Independent)> President. Political parties prior to recruitment or selection of candidates, both the study of administrative requirements which include the legality of the assessment of diplomas / STTB, health, and law-free description.

Political parties are also required to conduct an assessment of the morality of such legislative candidates observance of worship, scripture reading ability and communication skills based on ethical language. To facilitate the selection of the political parties should involve experts who understand the required fields.

When political parties in a transparent political recruit the level of competition between the candidates will be more visible agesif because the public will be able to elect a politician who truly desired. Thus, for each of the selected candidates will feel a high responsibility to his constituents.

That people are not wrong then there are several criteria designed by the Indonesian Corruption Watch (ICW) with the Commission for Disappearances and Victims of Violence (CONTRAST). Some criteria for legislative candidates who deserve to be representative of the people include:

  1. Never ordered or committed a crime or fraud politics
  2. Never use his position to commit violence against people
  3. Do not have any idea or thoughts that support violence
  4. Never been sentenced, stop enforced or removed for corruption
  5. Not have a wealth of suspected proceeds of corruption, collusion and nepotism
  6. No office at the agency or state enterprise
  7. Not commit fraud in a business that cost the state and community services
  8. Never blame the authority for personal, family and cronies
  9. Do not get the facility because of its proximity to government officials. The emergence of an independent candidate discourse in the arena of politics in Indonesia, addressed various groups with different perceptions anyway. At least two mappings to respond to this discourse of independent candidates.

Opinion of the Independent candidate discourse.

  1. The group advocates the institutionalization of democracy. They argue that only the right to distribute political party or a political vehicle for executive candidates. The reason is the fear of the demise of political parties as channels of political aspirations and recruitment in a political system, if the independent candidate who accommodated led to the destruction of democratic institutionalization.
  2. Support group for independent candidates. They consider the political parties be unable to nominate a candidate who is really into the community desires. Parties are considered cheating, political brokers, and others that the point is distrust of the political party as the only boat in the nomination of candidates for regional head.

Emergence of independent candidates in addition to the candidate who brought the political parties to expand the source of the holder of executive power. Hopefully, through the selection process is transparent and democratic candidates for regional head will be born with moral integrity, reliable leadership, vision and aspirations and a strong commitment to strengthening the Unitary Republic of Indonesia based on Pancasila and the Constitution of the State of RI in 1945.

——————————————

back to LONCAD!

Berikut ini fungsi-fungsi politik antara lain rekrutmen politik

Seperti yang diungkapkan oleh pakar politik Ramlan Surbakti, bahwa rekrutmen politik mencakup pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.Untuk itu partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan perekrutan calon anggota legislatif, terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural perekrutan yang dilakukan partai politik tersebut.

Berikut ini adalah tahap rekrutmen politik menurut penulis :

  1. Tahap Terdidik. Tahap yang bisa dilalui oleh politikus untuk memahami strukturisasi politik dan pendidikan tentang kenegaraan. Anggota Partai Politik > Calon Anggota Legislatif > Kriteria ICW > Anggota Legislatif > Ketua DPR/MPR > Gubernur/Menteri > Pemilu > Presiden
  2. Tahap Terlatih (berpengalaman). Tahap yang bisa menjadi strategi beberapa presiden di Indonesia dengan mengalami tata cara bernegara dalam kementerian terlebih dahulu. Anggota Partai Politik > Gubernur/Menteri > Pemilu > Presiden
  3. Tahap Kepercayaan (langsung). Tahap seseorang dipercaya oleh Partai Politik yang dia ikuti dan maju sebagai calon presiden dalam pemilu melawan calon presiden lainnya. Anggota Partai Politik > Ketua ParPol > Pemilu > Presiden
  4. Tahap Independensi. Tahap yang pernah diajukan oleh beberapa kalangan untuk maju sebagai presiden melalui dukungan banyak pihak untuk dipilih langsung dalam Pemilu. Tahap ini sempat diajukan oleh mahasiswa dan kaum independen pada Pemilu 2009. : Non ParPol (Independen) > Presiden

Partai politik terlebih dahulu melakukan rekrutmen atau penyeleksian terhadap calon legislatif, baik penelitian terhadap persyaratan administrasi yang mencakup legalitas dari penilaian ijazah/STTB, kesehatan, maupun keterangan bebas hukum.

Partai politik juga wajib melakukan penilaian terhadap moralitas calon anggota legislatif misalnya ketaatan ibadah, kemampuan baca kitab suci serta kecakapan berkomunikasi berdasarkan etika berbahasa. Untuk mempermudah penyeleksian maka partai politik harus melibatkan para ahli yang mengerti tentang bidang-bidang yang dibutuhkan.

Apabila partai politik melakukan rekrutmen politik secara transparan maka tingkat kompetisi antar calon akan lebih terlihat agesif karena nantinya masyarakat akan mampu memilih seorang politisi yang betul-betul dikehendaki. Dengan demikian, bagi setiap calon legislatif yang terpilih akan merasa memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap para pemilihnya.

Agar masyarakat tidak salah memilih maka ada beberapa kriteria yang dirancang oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS). Beberapa kriteria calon anggota legislatif yang layak dijadikan wakil rakyat meliputi:

  1. Tidak pernah memerintahkan atau melakukan kejahatan maupun kecurangan politik
  2. Tidak pernah mengunakan jabatannya untuk melakukan kekerasan terhadap rakyat
  3. Tidak memiliki gagasan atau pikiran yang mendukung tindak kekerasan
  4. Tidak pernah dipidana, diber hentikan atau dipindahkan karena korupsi
  5. Tidak memiliki kekayaan yang diduga hasil korupsi, kolusi dan nepotisme
  6. Tidak memiliki jabatan pada lembaga atau perusahaan negara
  7. Tidak melakukan kecurangan dalam bisnis yang merugikan negara dan pelayanan masyarakat
  8. Tidak pernah menyalahkan wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroni
  9. Tidak mendapatkan fasilitas karena kedekatannya dengan pejabat pemerintah.

Wacana munculnya calon independen dalam kancah percaturan politik di Indonesia, ditanggapi berbagai kalangan dengan berbagai persepsi pula. Setidaknya ada dua pemetaan untuk menanggapi wacana calon independen ini.

Pendapat terhadap wacana calon Independen.

  1. Kelompok pendukung pelembagaan demokrasi. Mereka berpendapat hanya partai politik yang berhak menyalurkan atau menjadi kendaraan politik bagi calon eksekutif. Alasan ini berangkat dari kekhawatiran matinya parpol sebagai saluran aspirasi dan rekrutmen politik dalam sebuah sistem politik, jika calon independen yang diakomodasi berujung pada hancurnya pelembagaan demokrasi.
  2. Kelompok pendukung calon independen. Mereka menganggap Parpol dianggap tidak mampu mencalonkan calon yang benar-benar menjadi keinginan masyarakat. Parpol dianggap curang, makelar politik, dan lain sebagainya yang intinya adalah ketidakpercayaan terhadap parpol sebagai satu-satunya perahu dalam pencalonan calon kepala daerah.

Tampilnya calon independen disamping calon yang diusung partai politik memperluas sumber pemegang kekuasaan eksekutif. Diharapkan melalui proses seleksi yang transparan dan demokratis akan lahir calon kepala daerah yang memiliki integritas moral, kepemimpinan yang handal, visi dan misi yang aspiratif dan komitmen kuat untuk memperkokoh NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.

——————————————

back to LONCAD!

Referensi
1.Bangkapos.com – Opini, diakses 29 Nov 2010
2.WordPress Rijal Fadilah – Calon Independen Alternatif, diakses 29 Nov 2010